DirektoriPutusan. adalahberdasar permohonan eksekusi dari Para Penggugat/Terlawan atasputusan a quo, yang notabene non executable. Putusan PN MALANG Nomor 266/Pdt.Bth/2019/PN Mlg. Tanggal 13 Agustus 2020 — Penggugat: Putusan PN BREBES Nomor 44/Pdt.G/2021/PN Bbs. Putusan PN SURABAYA Nomor 230/Pdt.Bth/2022/PN Sby. Tanggal 22 Juni 2022 Bahwapermohonan peninjauan kembali ini didasari oleh Pasal 67 huruf (a)UndangUndang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yangberbunyi: Permohonan Peninjauan Kembali putusan perkara perdata yangtelah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan hanyaberdasarkan alasanalasan sebagai berikut: (a) apabila putusan didasarkanpada suatu

BeberapaJuknis yang diperlukan untuk implementasi permohonan kasasi/peninjauan kembali secara elektronik yang diamanatkan Perma 6 Tahun 2022 adalah : (1) Jenis, kelengkapan, dan tata urutan Berkas Perkara (Pasal 27 Ayat 4), (2) Tata Kerja Hakim Tinggi Pemilah diatur lebih lanjut (Pasal 30 Ayat 2), (3) Pelaksanaan pembacaan berkas dan sidang

Penegasannya menurut MK, apabila PK dapat diajukan 2 kali, keadaan demikian akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil, kapan suatu perkara akan berakhir yang justru bertentangan dengan ketentuan UUD 1945 yang harus memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil terhadap setiap orang.

MEMORIPERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI (*) TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 378 K/PDT/2011 TERTANGGAL: 21 DESEMBER 2011. DALAM PERKARA ANTARA: ADITYA RAHMAN, SE., PEMOHON Peninjauan Kembali (semula Pemohon Kasasi II, Terlawan II/ Pembanding) MELAWAN: 1. Fredyanto Manalu dan Hoegeng Gozali, Direktur-direktur PT.

Sebagaisuatu contoh dalam sebuah putusan, itu senantiasa diharapkan dapat menjadi sebuah sarana UU No. 14/1985, permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan. Namun dalam praktek, secara Sementara ditemukannya novum dalam perkara perdata disebut dengan surat-surat bukti yang bersifat
W7vVm3e. 104 338 461 153 300 19 469 94 499

contoh memori permohonan peninjauan kembali perkara perdata pdf